Oknum Polisi Jadi Calo di Samsat Sidoarjo: UUD dan Hukum Diinjak-injak Demi Keuntungan Pribadi


SIDOARJO — Ketika aparat penegak hukum justru menjadi pelanggar hukum, kepercayaan publik bukan sekadar goyang — ia sedang dihancurkan secara sistematis. Dugaan keterlibatan oknum Polri berinisial H sebagai calo di lingkungan Samsat Sidoarjo Kota bukan sekadar kasus percaloan biasa. Ini adalah bukti nyata bagaimana wewenang negara disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, dengan sengaja melanggar prinsip-prinsip yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 — terutama Pasal 27 ayat (1) tentang kesetaraan di hadapan hukum, serta Pasal 28H ayat (1) tentang hak mendapatkan pelayanan publik yang baik.

 

Perilaku H yang membawa dokumen keluar ruang layanan, berunding secara tertutup di kantin, dan menerima uang dari pemohon adalah pelanggaran prosedur yang jelas dan terang. Semua terekam, tidak bisa dibantah. Proses layanan publik harus terbuka, adil, dan tanpa perantara. Praktik yang terjadi justru sebaliknya: rahasia, di luar loket resmi, dan berbau pungutan liar. Ini merampas hak warga mendapatkan perlakuan yang sama, sekaligus mencederai rasa keadilan yang menjadi dasar berdirinya negara hukum Indonesia.

 

Tindakan ini tidak sekadar melanggar peraturan internal. Ia berpotensi melanggar UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Pelayanan Publik, KUHP, serta Peraturan Kapolri dan Perpres tentang pemberantasan pungutan liar. Pasal 12 huruf e dan 12B UU Anti Korupsi dengan tegas menghukum pegawai negara yang menerima pemberian dengan menyalahgunakan wewenang — ancaman penjara hingga 20 tahun bukan ancaman kosong, dan harus diberlakukan secara konsisten tanpa pandang bulu.

 

Yang lebih memprihatinkan: hingga saat ini, pihak terkait belum memberikan tanggapan apa pun. Keheningan ini justru memperkuat dugaan bahwa masih ada upaya menutupi kesalahan di balik seragam. Jika aparat sendiri tidak menghormati hukum, bagaimana rakyat bisa diajak patuh? UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Artinya, tidak ada satu pun — tidak peduli jabatannya, seragamnya, atau kedudukannya — yang berada di atas hukum. Semua harus dipertanggungjawabkan secara setara di hadapan keadilan.

 

Redaksi menegaskan: hukum tidak boleh dijalankan dua wajah. Pelanggaran yang terekam jelas ini harus segera diproses secara hukum yang tegas dan transparan. Masyarakat berhak tahu hasil penyelidikan, status keanggotaan oknum tersebut, serta langkah konkret yang diambil untuk mencegah pengulangan. Keadilan tidak bisa menunggu terlalu lama, karena kepercayaan rakyat tidak boleh terus-menerus dikhianati.

 

 

 

⚖️ HAK JAWAB

 

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan ini berhak mengajukan Hak Jawab secara tertulis, lengkap dengan identitas jelas, bagian berita yang dipersoalkan, serta bukti pendukung. Penyampaian paling lambat 2 × 24 jam sejak berita dimuat.

Lebih baru Lebih lama